PROSPEK PERIKANAN INDONESIA mesinumm15.blogspot.com

PERBAIKI PENGELOLAAN 
 Untuk mewujudkan perikanan tangkap nasional berkelanjutan, hams dipastikan bahwa laju penangkapan sumber daya (stok) ikan tidak melebihi potensi produksi lestari (maximum sustainable yield/MSY). Total MSY sumber daya ikan laut Indonesia 6,5 juta ton per tahun. Tahun 2010 total produksi ikan laut 5,1 juta ton. Total MSY ikan perairan tawar 0,9 juta ton per tahun dan barn dimanfaatkan 0,5 juta ton.

Persoalannya distribusi nelayan dan kapal ikan tidak merata.. Lebih dari 90 persep armada kapal ikan Indonesia terkonsentrasi di perairan pesisir dan laut dangkal seperti Selat Malaka, pantura, Selat Bali, dan pesisir selatan Sulawesi. Di situ pula sebagian besar telah mengalami kelebihan tangkap. Jika laju penangkapan ikan seperti sekarang berlanjut, tangkapan per kapal akan menurun, nelayan semakin miskin, dan sumber daya ikan pun punah seperti ikan terubuk di Selat Malaka dan ikan terbang di pesisir selatan Sulawesi.

Sebaliknya jumlah kapal ikan Indonesia yang beroperasi di laut lepas, laut dalam, dan wilayah perbatasan seperti Laut Natuna, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, Laut Seram, Laut Banda, Samudra Pasifik, Laut Arafura, dan Samudra Hindia bisa dihitung dengan jari. Di sinilah kapal-kapal ikan asing merajalela dan merugikan negara minimal Rp 30 triliun per tahun. Maka laju penangkapan ikan di perairan yang telah kelebihan tangkap hams dikurangi dan secara bersamaan memperbanyak armada kapal ikan modern untuk beroperasi di wilayah perairan yang masih underfishing atau yang selama ini dijarah nelayan asing. Semua ini akan membantu pengembangan ekonomi daerah berbasis perikanan tangkap.

Kedua, setiap kapal ikan hams dilengkapi dengan sarana penyimpanan ikan yang berpendingin untuk mempertahankan kualitas ikan sampai di tempat pendaratan ikan. Nelayan hams dilatih dan diberi penyuluhan untuk mempraktikkan cara-cara penanganan ikan yang baik selama di kapal. Nelayan di seluruh Nusantara hams dijamin dapat mendaratkan ikan tangkapannya di tempat pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan. Selain memenuhi standar sanitasi dan higienis, pelabuhan perikanan juga hams dilengkapi dengan pabrik es, gudang pendingin, pabrik pengolahan ikan, mobil pengangkut ikan berpendingin, koperasi penjual alat tangkap, BBM, beras, dan perbekalan melaut, serta pembeli ikan bonafide. Ketiga, rehabilitasi ekosistem-ekosistem pesisir yang telah rusak serta mengendalikan pencemaran dan mengembahgkan kawasan konservasi laut. Selain itu, pengayaan stok (stock enhancement) dan restocking dengan spesies-spesies yang cocok dapat dilakukan di wilayah perairan yang kelebihan tangkap.

---

MEMBANGUN PERIKANAN BERKELANJUTAN


Meskipun merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia baru memiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangani perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi perairan, pembangunan pulau-pulau kecil, produksi garam, pemanfaatan benda-benda berharga dari kapal tenggelam, serta pengembangan sumber daya alam nonkonvensional di wilayah pesisir dan samudra.

Sejak kehadiran KKP tampak sejumlah kemajuan. Produksi perikanan, yang pada tahun 1999 baru 3,5 juta ton (peringkat ketujuh dunia), tahun 2010 mencapai 10,5 juta ton dan Indonesia menjadi produsen perikanan terbesar ketiga setelah China (55 juta ton) dan India (14 juta ton).

Pada 2010 sumbangan protein ikan dalam total asupan protein hewani rakyat Indonesia barn 50 persen, sekarang 62 persen. Nilai ekspor perikanan juga meningkat dari 1,5 miliar dollar AS (1999) menjadi 3 miliar dollar AS (2010). Demikian pula dengan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap produk domestik bruto, kini mencapai 3,2 persen dari 1,9 persen pada 1999.

Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Sampai sekarang mayoritas nelayan, terutama nelayan buruh, masih hidup dalam kubangan kemiskinan. Ironisnya, stok ikan di beberapa wilayah perairan laut seperti Selat Malaka, Laut Jawa, pesisir selatan Sulawesi, Selat Bali, dan Arafura telah mengalami tangkap jenuh (fully-exploi-ted) atau kelebihan tangkap (overfishing). Ekosistem pesisir seperti estuari, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun banyak yang rusak, baik akibat eksploitasi, konversi (reklamasi), maupun pencemaran. Padahal, ekosistem pesisir adalah tempat pemijahan, asuhan, mencari makan, atau membesarkan diri hampir semua jenis ikan dan biota laut.

Yang memprihatinkan adalah gempuran impor ikan yang menggila dalam tiga tahun terakhir. Sebelumnya kita hanya mengimpor tepung ikan, salmon, dan beberapa produk perikanan yang tidak bisa diproduksi di Indonesia dan dengan nilai yang tidak signifikan (kurang dari 50 juta dollar AS) per tahun.

Sekarang komoditas yang diimpor termasuk yang ada di Indonesia seperti kembung, layang, teri, tongkol, dan malalogis dengan nilai lebih dari 200 juta dollar AS per tahun. Padahal, potensi produksi perikanan Indonesia terbesar di dunia, 65 juta ton per tahun, dan baru dimanfaatkan 10,5 juta ton (16 persen).

Prospek Industri Perikanan 5 Tahun yang Akan Datang



Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki laut yang luasnya sekitar 5,8 juta km² dan menurut World Resources Institute tahun 1998 memilki garis pantai sepanjang 91.181 km yang di dalamnya terkandung sumber daya perikanan dan kelautan yang mempunyai potensi besar untuk dijadikan tumpuan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam. Sedangkan pada kenyataannya saat ini Indonesia masih belum mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alamnya.

Berdasarkan laporan FAO Year Book 2009, saat ini Indonesia telah menjadi negara produsen perikanan dunia, di samping China, Peru, USA dan beberapa negara kelautan lainnya. Produksi perikanan tangkap Indonesia sampai pada tahun 2007 berada pada peringkat ke-3 dunia, dengan tingkat produksi perikanan tangkap pada periode 2003-2007 mengalami kenaikan rata-rata produksi sebesar 1,54%. Secara umum, tren perikanan tangkap dunia mulai menurun seiring dengan peningkatan kegiatan perikanan tangkap dan terbatasnya daya dukung sumber daya perikanan dunia.

Disamping itu, Indonesia juga merupakan produsen perikanan budidaya dunia. Sampai dengan tahun 2007 posisi produksi perikanan budidaya Indonesia di dunia berada pada urutan ke-4 dengan kenaikan rata-rata produksi pertahun sejak 2003 mencapai 8,79%. Secara umum, tren perikanan budidaya dunia terus mengalami kenaikan, sehingga masa depan perikanan dunia akan terfokus pada pengembangan budidaya perikanan.

Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, dan sudah dimanfaatkan sebesar 4,7 juta ton pada tahun 2004 atau 91.8% dari JTB. Sedangkan dari sisi diversivitas, dari sekitar 28.400 jenis ikan yang ada di dunia, yang ditemukan di perairan Indonesia lebih dari 25.000 jenis.

Di samping itu terdapat potensi pengembangan untuk perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta ha dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun, budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap, kerapu, dan gobia), budidaya moluska (kerang‐kerangan, mutiara, dan teripang), dan budidaya rumput laut,budidaya air payau (tambak) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 ha, budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa), kolam air tawar, dan mina padi di sawah, serta bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang, industri bahan pangan.

Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia masih memiliki prospek yang baik. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah lingkup tugas DKP dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi diperkirakan sebesar US$ 82 miliar per tahun. Potensi tersebut meliputi : potensi perikanan

tangkap sebesar US$ 15,1 miliar per tahun, potensi budidaya laut sebesar US$ 46,7 miliar per tahun, potensi perairan umum sebesar US$ 1,1 miliar per tahun, potensi budidaya tambak sebesar US$ 10 miliar per tahun, potensi budidaya air tawar sebesar US$ 5,2 miliar per tahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US$ 4 miliar per tahun.

Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan sektor perikanan melalui Renstra (Rencana Strategis) Pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2010 – 2014. Kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2010 diharapkan mencapai 3,0%. Sasaran lain yang ingin dicapai adalah total produksi perikanan sebanyak 10,76 juta ton, nilai ekspor perikanan US$5 miliar, konsumsi ikan penduduk 30,47 kg/kapita/tahun, dan penyediaan kesempatan kerja kumulatif sebanyak 10,24 juta orang.

Produksi perikanan tahun 2008 yang berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya mencapai 9,05 juta ton. Dari total produksi tersebut perikanan budidaya menyumbang 47,49%. Laju pertumbuhan produksi perikanan nasional sejak tahun 2005-2009 mencapai 10,02% per tahun, dimana pertumbuhan budidaya sebesar 21,93%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan perikanan tangkap yang hanya sebesar 2,95%. Sedangkan nilai produksi perikanan meningkat 15,61% dari Rp57,62 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp102,78 triliun pada tahun 2009. Jika dibandingkan pertumbuhan volume produksi terhadap nilai, maka pertumbuhan nilai lebih tinggi dari pada pertumbuhan volume. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum komoditas perikanan mengalami peningkatan kualitas dan kenaikan harga. Peningkatan produksi perikanan selama tahun 2005-2009. Tabel-tabel dibawah ini merupakan gambaran bahwa dari tahun ke tahun, produksi perikanan Indonesia mengalami peningkatan.

Sektor perikanan dan kelautan akan dapat menjadi salat satu sumber utama pertumbuhan ekonomi karena beberapa alasan, yakni :

1. Kapasitas suplai sangat besar, sementara permintaan terus meningkat
2. Pada umumnya output dapat diekspor, sedangkan input berasal dari sumber daya lokal
3. Dapat membangkitkan industri hulu dan hilir yang besar sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak
4. Umumnya berlangsung di daerah-daerah
5. Industri perikanan, bioteknologi dan pariwisata bahari memiliki sifat dapat diperbaharui, sehingga mendukung adanya pembangunan yang berkelanjutan

Analisis variable catch per unit effort (CPUE) pada perikanan tangkap dapat menunjukan kinerja pemanfaatan sumber daya perikanan sesuai daya dukung. Secara nasional CPUE menunjukan angka positif yang berarti penangkapan ikan masih dapat dilaksanakan, namun untuk beberapa wilayah pengelolaan perikanan (WPP) seperti di laut Jawa dan selat Malaka telah terjadi penangkapan berlebih (over fishing). Dari hasil simulasi untuk 10 tahun mendatang, produksi perikanan tangkap secara keseluruhan akan menurun, sehingga perlu upaya optimalisasi penangkapan, dan perlunya dilakukan pengurangan serta rasionalisasi jumlah armada tangkap. Sementara itu, perikanan budidaya untuk 5 tahun mendatang akan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4 % per-tahun dari total produksi. Pada tahun 2009 diperkirakan total produksi perikanan budidaya sebesar 1,5 juta ton. Selain itu, pada perikanan budidaya setiap tahun menunjukan trend peningkatan dalam volume ekspor, luas lahan, dan konsumsi masyarakat. Dalam hal pengembangan perikanan budidaya perlu diperhatikan pentingnya daya dukung lingkungan dan ketersediaan pakan yang berasal dari ikan.

Dunia industri sendiri keberadaanya selalu mengalami pasang dan surut. Begitu juga dengan agroindustri dan agrobisnis, khususnya industri perikanan yang merupakan penyumbang devisa bagi negara dari sektor nonmigas yang cukup besar. Melihat berbagai bukti peningkatan produksi perikanan dari tahun ke tahun, maka untuk tahun ke depannya Indonesia berpotensi mengalami peningkatan lagi atau memiliki prospek yang cerah.

Memperhitungkan bagaimana prospek industri perikanan pada masa 5 tahun yang akan datang setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni seperti ketersediaan modal, persaingan dengan negara lain dan  kondisi perekonomian global yang akan mempengaruhi peluang pasar. Terkait dengan kebijakan sendiri, kondisi politik negara ini yang sangat dinamis dan juga kemungkinan benturan kepentingan antara pihak terkait (baik antara kementrian, lembaga, dan individu) perlu diperhitungkan. Adanya fenomena global warming atau peningkatan suhu bumi juga perlu diperhatikan dalam memperkirakan prospek usaha perikanan yang akan datang.

1. 1. Ketersediaan modal

Modal yang akan dibicarakan di sini adalah terkait dengan masalah pendanaan. Modal dapat diperoleh dari mana saja, misalnya dari tabungan (individu), pemerintah, investor (lokal maupun asing), dan pinjaman (bank, koperasi maupun pihak lain).

Bank sendiri yang merupakan pihak pemegang modal yang cukup besar dan berpotensi menyediakan kredit bagi pelaku usaha perikanan perlu meningkatkan jumlah dana yang dialokasikan untuk sektor perikanan dan kelautan. Selain itu konsep pengembangan perikanan “Minapolitan” yang dicanangkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan, Fadel Muhammad dapat menyediakan modal yang cukup untuk mendukung perkembangan industri perikanan 5 tahun mendatang yang lebih cerah.

1. 2. Kondisi perekonomian global

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia, permintaan terhadap produk‐produk kelautan dan perikanan di pasar dunia diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni :

1. Meningkatnya kesadaran manusia terhadap produk perikanan sebagai makanan yang sehat untuk dikonsumsi karena mengandung nilai gizi yang tinggi, rendah kolesterol dan mengandung asam lemak tak jenuh omega 3 yang dapat meningkatkan kecerdasan.
2. Dampak consumption mass dari globalisasi yang menuntut produk pangan yang dapat diterima secara internasional (food become more international), tanpa memperhatikan umur, kewarganegaraan dan agama. Komoditas ikan merupakan jenis produk pangan yang memenuhi syarat tersebut.
3. Semakin berkembangnya industri farmasi, kosmetika dan makanan serta minuman yang sebagian besar bahan produksinya berasal dari biota perairan.

Secara umum perdagangan hasil perikanan dunia terus mengalami peningkatan rata‐rata sebesar 8,50% per tahun sepanjang tahun 1990‐an dengan nilai sekitar US$ 10,37 miliar. Laju pertumbuhan produksi dunia masih didominasi oleh perikanan tangkap, sekitar 80%, namun menunjukan pertumbuhan yang mendatar, yakni 1,7% per tahun. Hal ini membuka peluang bagi peningkatan produksi perikanan budidaya, khususnya budidaya laut. Negara‐negara tujuan ekspor dunia, khususnya untuk Indonesia, masih didominasi oleh Jepang (25%), Singapura (13%), USA (11%), Hongkong (7%), RRC (4%), dan Thailand (4%).

Sedangkan Presiden RI, Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) didukung oleh para pengamat internasional pada pidato sambutan Pembukaan Rakrenas ke-14 HIPMI, pada 2 Maret 2010 yang lalu mengatakan bahwa masa 5 tahun mendatang merupakan masa keemasan bagi dunia usaha Indonesia, salah satunya bidang ketahanaan pangan.

1. 3. Persaingan dengan negara lain

Persaingan yang dimaksud adalah secara sehat dan tidak sehat. Persaingan sehat misalya persaingan harga dan kualitas sedangkan persaingan tidak sehat dapat berupa tindakan curang oknum dari negara lain misalnya dengan pencurian ikan dan pembajakan nelayan Indonesia. Pelaku tindak pidana pencurian ikan harus benar-benar ditegakkan, tidak saja hanya operator yang bekerja di lapangan, namun juga pemilik perusahaan.

1. 4. Kondisi politik negara

Dalam pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No.25 tahun 2000 masih diartikan bahwa kewenangan hanya berada di tangan pemerintah daerah. Padahal otonomi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan harus dilihat sebagai bentuk pengelolaan bersama secara global dan memperhatikan kesetaraan, demokratisasi, dan partisipasi semua pihak.

Di sisi lain, pada kenyataannya pada masa 5 tahun mendatang akan terjadi pergantian kepemerintahan (Masa Pemerintahan SBY hanya sampai tahun 2014). Seiring bergantinya presiden kemungkinan besar akan membuat susunan kepemerintahan di bawahnya dalam hal ini bergantinya menteri perikanan dan kelautan (meski tidak menutup kemungkinan bahwa menteri yang sekarang akan menjabat lagi). Bergantinya para penentu kebijakan ini sedikit banyak akan berimbas pada berubahnya kebijakan-kebijakan sehubungan dengan sektor perikanan yang sudah ada karena kondisi politik Indonesia memang labil.

1. 5. Kebijakan pemerintah

Dengan adanya peraturan pemerintah yakni pelarangan ekspor bahan baku produk perikanan segar yang belum diolah sama sekali. Maka industri perikanan khususnya bidang penanganan dan pengolahan akan semakin berkembang. Namun hal ini terkendala bahan bakunya semakin terbatas disebabkan oleh beberapa hal seperti perubahan iklim dan lingkungan untuk perikanan tangkap sedangkan untuk perikanan budidaya terdapat kendala masalah lahan dan penyakit pada ikan.

1. 6. Benturan kepentingan

Disamping adanya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar, terdapat pula potensi kelembagaan, seperti peranan Komisi Tuna, Komisi Udang, Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), LSM Bidang Kelautan dan Perikanan, dll., di masa datang perlu terus disinergikan. Potensi lain adalah potensi sarana prasarana yang telah dimiliki, seperti layanan unit karantina ikan, balai pengembangan, balai riset, balai/loka budidaya, sekolah perikanan, dll. Disamping itu, ada pula potensi daerah yang telah menyusun Renstrada (Rencana Strategis Daerah) dibidang kelautan dan perikanan.

Pemerintah dan DPR bersama-sama perlu menghentikan upaya komersialisasi perairan pesisir, seraya menyegerakan lahirnya UU yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak nelayan dan kesehatan perairan tradisional di Indonesia. Belakangan keputusan Mahkamah Konstitusi, memenuhi gugatan organisasi masyarakat sipil dan nelayan untuk membatalkan pasal-pasal terkait Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3).

1. 7. Pangsa pasar

Pada pasar Amerika Serikat sendiri, setelah Indonesia mengadakan pameran produk perikanan ternyata mereka menyukai produk perikanaan yang berupa olahan atau yang sudah digoreng (dried shirmp dan dried fish). Ini merupakan pangsa pasar yang sangat luas untuk produk-produk perikanan Indonesia, mengingat Amerika memiliki penduduk yang jumlahnya lumayan tinggi dan semakin meningkatnya kesadaran tentang makanan sehat salah satunya adalahseafood, daripada daging ternak lainnya (sapi, ayam dll). Beragamnya sumber daya perikanan Indonesia dibandingkan negara eksportir lainnya menjadikan keunggulan kompetitif tersendiri. Selain itu peraturan dan kebijakan yang terkait dengan eksport produk perikanan Indonesia ke salah satu negara maju ini tidak seketat dibandingkan dengan negara tujuan ekport lainnya seperti Uni Eropa yang memiliki Rapid Alert for Food and Feed (RASFF) dan EU Food Legislation.